To The Point

To The Point, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, sedang menggenjot mempercepat tahapan pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang ditargetkan menjadi solusi utama mengurai kemacetan parah di kawasan selatan kota. Proyek strategis ini memasuki tahap krusial dengan target pembebasan lahan, harus tuntas di akhir Juni 2026 ini . Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan percepatan ini menjadi prioritas utama mengingat kondisi jembatan eksisting yang sudah tidak mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat setiap harinya.  "Barombong selama ini menjadi titik penyempitan lalu lintas yang menimbulkan antrean panjang, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Jembatan baru ini akan menghubungkan akses Makassar–Gowa dengan lebih lancar," ujarnya, Kamis (18/6/2026).  Proyek yang memiliki panjang sekitar 800 meter ini membutuhkan lahan kurang dari 3 hektare. Berdasarkan kesepakatan, Pemkot Makassar bertanggung...

Macet akibat Demontrasi To The Point, MAKASSAR – Ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi unjuk rasa damai yang berlangsung hingga malam hari, Rabu (17/6/2026). Aksi dimulai siang hari di depan gerbang kampus dan berlanjut dengan diskusi tertib hingga pukul 20.30 WITA. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan, kesejahteraan kampus, dan perhatian terhadap kondisi sosial di masyarakat. Mereka menegaskan bahwa aksi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hak demokrasi yang dijamin undang-undang. "Kami hadir bukan untuk membuat keributan, melainkan menyampaikan suara yang perlu didengar. Kami siap berdialog dengan pihak manajemen kampus maupun pemerintah untuk mencari solusi terbaik," ujar koordinator aksi dalam orasinya.  Keamanan dan ketertiban selama aksi tetap terjaga. Petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar bersama relawan keamanan masyarakat Bankompol Kamtibmas terlihat me...

To The Point, MAKASSAR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa damai menolak penggusuran dan rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Aksi ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Veteran Utara, sekitar Pasar Kalimbu, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari, dan di gedung DPRD Kota Makassar.  Staf dari Sekretariat DPRD Makassar, Aris melaporkan, para pedagang itu mendatangi kantor DPRD sambil membentangkan spanduk bertuliskan: “Kami Bukan Penjahat, Hanya Cari Rezeki Halal”, “Jangan Tindas Rakyat Kecil”, dan “Penataan Boleh, Tapi Jangan Matikan Mata Pencaharian”.  "Mereka juga menyampaikan orasi menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil kebijakan." jelas Aris.  Menurut keterangan koordinator Aliansi Pedagang Makassar, Rafli Maulana, ST menjelaskan penggusuran yang dilakukan pemerintah kota Makassar saat ini, dinilai sepihak.  "Kami telah berdagang di lokasi tersebut selama puluh...

To The Point, MAKASSAR – Gelombang pengunduran diri yang melanda ratusan kepala sekolah jenjang SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Selatan diduga dipicu rasa kekhawatiran mendalam akan diperiksa dan diminta pertanggungjawaban secara ketat terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) . Sebelumnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan sejumlah temuan ketidaksesuaian administratif dan teknis dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap tahunnya. Temuan ini disampaikan secara resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, dan langsung menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan para pemimpin satuan pendidikan di daerah ini. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Sebagian besar dari kepala sekolah itu, mengajukan pengunduran diri atas dasar kekhawatiran akan menghadapi proses pemeriksaan yang berlarut-larut, ditambah risiko konsekuensi hukum mau...

To The Point, MAKASSAR – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan dikabarkan mengundurkan diri secara massal. Jumlah itu setara sekitar 21% dari total 1.532 sekolah menengah negeri di provinsi ini. Pemicu Utama Pengunduran diri ini muncul setelah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diduga ada penyimpangan, seperti praktik cashback atau potongan dana saat pembelian barang/jasa sekolah. Tahapan - Tahap 1: 128 kepala sekolah diminta mundur - Tahap 2: Bertambah 198 orang, total 326 orang Penjelasan Resmi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin menyatakan ini bagian dari evaluasi kinerja dan integritas, bukan semata-mata pemecatan. Rekomendasi awal BPK sebenarnya meminta pengembalian kerugian negara terlebih dahulu sebelum langkah hukum atau administrasi lanjutan. Dampak Proses ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan kegiatan belajar-mengajar, serta menurunnya minat tenaga pendidik...