Aksi Unjuk Rasa PKL yang Digusur di Makassar


To The Point, MAKASSAR
– Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa damai menolak penggusuran dan rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Aksi ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Veteran Utara, sekitar Pasar Kalimbu, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari, dan di gedung DPRD Kota Makassar. 

Staf dari Sekretariat DPRD Makassar, Aris melaporkan, para pedagang itu mendatangi kantor DPRD sambil membentangkan spanduk bertuliskan: “Kami Bukan Penjahat, Hanya Cari Rezeki Halal”, “Jangan Tindas Rakyat Kecil”, dan “Penataan Boleh, Tapi Jangan Matikan Mata Pencaharian”. 

"Mereka juga menyampaikan orasi menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil kebijakan." jelas Aris. 

Menurut keterangan koordinator Aliansi Pedagang Makassar, Rafli Maulana, ST menjelaskan penggusuran yang dilakukan pemerintah kota Makassar saat ini, dinilai sepihak. 

"Kami telah berdagang di lokasi tersebut selama puluhan tahun untuk menafkahi keluarga. Rencana pemerintah kota memindahkan kami ke tempat baru seperti Terminal Malengkeri itu kurang strategis, sepi pembeli, dan belum ada jaminan kelangsungan usaha kami." ujarnya. 

Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP menyatakan tindakan ini diperlukan untuk menertibkan fasilitas umum, melancarkan arus lalu lintas, dan menciptakan wajah kota yang rapi. Pemerintah kota Makassar menegaskan, bahwa penertiban PKL itu telah sesuai aturan, bukan bermaksud mematikan usaha. 

"Kami telah menyediakan tempat alternatif yang layak,” ungkap salah satu pejabat di Balaikota.

Dalam sejumlah peristiwa, ketegangan sempat terjadi saat petugas mulai membongkar lapak. Namun aparat keamanan berupaya mendinginkan suasana agar tidak berujung kericuhan. Hingga saat ini, kedua belah pihak, pemerintah kota Makassar dan Pedagang Kaki Lima, masih berupaya mencari jalan tengah lewat dialog terbuka.(ttp) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ibu Ini Minta Ditemani Wartawan, Agar Proses Pencairan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Berjalan Lancar

326 Kepala Sekolah di Sulsel Mundur Massal