Percepatan Pembangunan Jembatan Kembar Barombong, Solusi Atasi Kemacetan Pintu Selatan Makassar


To The Point, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, sedang menggenjot mempercepat tahapan pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang ditargetkan menjadi solusi utama mengurai kemacetan parah di kawasan selatan kota. Proyek strategis ini memasuki tahap krusial dengan target pembebasan lahan, harus tuntas di akhir Juni 2026 ini .

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan percepatan ini menjadi prioritas utama mengingat kondisi jembatan eksisting yang sudah tidak mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat setiap harinya. 

"Barombong selama ini menjadi titik penyempitan lalu lintas yang menimbulkan antrean panjang, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Jembatan baru ini akan menghubungkan akses Makassar–Gowa dengan lebih lancar," ujarnya, Kamis (18/6/2026). 

Proyek yang memiliki panjang sekitar 800 meter ini membutuhkan lahan kurang dari 3 hektare. Berdasarkan kesepakatan, Pemkot Makassar bertanggung jawab penuh atas pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan . Anggaran awal sebesar Rp100 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2027 untuk memulai konstruksi segera setelah lahan dinyatakan bersih dan bebas sengketa.

Sampai saat ini, proses negosiasi dan pembayaran ganti rugi kepada warga pemilik lahan berjalan lancar dan transparan. Pemerintah Kota Makassar melalui koordinator pelaksana lapangan pembebasan lahan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

Informasi yang diterima To The Point menyebutkan, Hingga memasuki pertengahan Juni ini, progres pembebasan lahan sudah mencapai 85 persen.

Jika sesuai jadwal, pembangunan fisik akan dimulai awal tahun 2027 dan ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan. Nantinya jembatan ini akan memiliki dua jalur terpisah masing-masing arah, dilengkapi jalur khusus sepeda dan trotoar yang lebih lebar .

Kehadiran Jembatan Kembar Barombong diharapkan memangkas waktu tempuh dari Makassar menuju Gowa dan sekitarnya hingga 60 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Sulawesi Selatan. 

Saat ini, situasi di sekitar lokasi proyek pembangunan Jembatan Kembar Barombong, dipantau ketat oleh kepolisian dan relawan Bankompol Kamtibmas cabang Makassar dan Gowa, guna memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas selama masa persiapan proyek.(ttp) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Aksi Unjuk Rasa PKL yang Digusur di Makassar

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa damai menolak penggusuran dan rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Aksi ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Veteran Utara, sekitar Pasar Kalimbu, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari, dan di gedung DPRD Kota Makassar.  Staf dari Sekretariat DPRD Makassar, Aris melaporkan, para pedagang itu mendatangi kantor DPRD sambil membentangkan spanduk bertuliskan: “Kami Bukan Penjahat, Hanya Cari Rezeki Halal”, “Jangan Tindas Rakyat Kecil”, dan “Penataan Boleh, Tapi Jangan Matikan Mata Pencaharian”.  "Mereka juga menyampaikan orasi menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil kebijakan." jelas Aris.  Menurut keterangan koordinator Aliansi Pedagang Makassar, Rafli Maulana, ST menjelaskan penggusuran yang dilakukan pemerintah kota Makassar saat ini, dinilai sepihak.  "Kami telah berdagang di lokasi tersebut selama puluh...
Baca selengkapnya

Ibu Ini Minta Ditemani Wartawan, Agar Proses Pencairan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Berjalan Lancar

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Seorang ibu rumah tangga, Andi Fitriah (42 tahun) berencana datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan daerahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia masih berduka atas kepergian suaminya, namun di sisi lain ia harus berjuang mengurus hak yang seharusnya didapatkan untuk keperluan hidup dirinya dan anak-anaknya. Karena khawatir akan adanya kendala atau proses yang berbelit-belit, ia menghubungi pemimpin redaksi "To The Point", untuk meminta pendampingan. Wartawan To The Point, memang sudah lama dikenal bekerja dengan gaya yang lugas dan langsung ke pokok persoalan. Mottonya yang "Berpijak dan Berpihak Kepada Kebenaran",  menjadikan media ini selalu lancar dan mudah dalam menuntaskan beraneka ragam persoalan dan urusan warga.  " Kami sudah terbiasa bertindak cepat dan adil berdasarkan fakta dan kebenaran."ungkap H.Khairil Anas Abu Salam, Sang Pemimpin Redaksi.   Kembali ke persoalan Andi Fitriah, yang suaminya baru mening...
Baca selengkapnya

326 Kepala Sekolah di Sulsel Mundur Massal

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan dikabarkan mengundurkan diri secara massal. Jumlah itu setara sekitar 21% dari total 1.532 sekolah menengah negeri di provinsi ini. Pemicu Utama Pengunduran diri ini muncul setelah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diduga ada penyimpangan, seperti praktik cashback atau potongan dana saat pembelian barang/jasa sekolah. Tahapan - Tahap 1: 128 kepala sekolah diminta mundur - Tahap 2: Bertambah 198 orang, total 326 orang Penjelasan Resmi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin menyatakan ini bagian dari evaluasi kinerja dan integritas, bukan semata-mata pemecatan. Rekomendasi awal BPK sebenarnya meminta pengembalian kerugian negara terlebih dahulu sebelum langkah hukum atau administrasi lanjutan. Dampak Proses ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan kegiatan belajar-mengajar, serta menurunnya minat tenaga pendidik...
Baca selengkapnya