Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel Mundur, Diduga Karena Takut Diperiksa


To The Point, MAKASSAR – Gelombang pengunduran diri yang melanda ratusan kepala sekolah jenjang SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Selatan diduga dipicu rasa kekhawatiran mendalam akan diperiksa dan diminta pertanggungjawaban secara ketat terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) .

Sebelumnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan sejumlah temuan ketidaksesuaian administratif dan teknis dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap tahunnya. Temuan ini disampaikan secara resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, dan langsung menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan para pemimpin satuan pendidikan di daerah ini.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Sebagian besar dari kepala sekolah itu, mengajukan pengunduran diri atas dasar kekhawatiran akan menghadapi proses pemeriksaan yang berlarut-larut, ditambah risiko konsekuensi hukum maupun administrasi yang mungkin timbul meski ketidaksesuaian itu sifatnya ringan atau sekadar masalah pencatatan. 

"Mereka ramai-ramai mundur karena takut diperiksa BPK, "ungkap narasumber dari lingkungan Dinas Pendidikan Sulsel yang enggan disebutkan namanya, Rabu (17/6/2026).

Sumber di Dinas Pendidikan Provinsi Sul-sel juga menyebutkan, 326 orang kepala sekolah SMK dan SMA itu telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi ke dinas terkait. Jumlah ini setara dengan sekitar 21 persen dari total 1.532 SMA dan SMK Negeri yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Pengajuan dilakukan secara bertahap dalam dua gelombang, yakni 128 orang pada tahap awal dan bertambah 198 orang pada gelombang berikutnya.

Meskipun begitu, pihak Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan tidak akan langsung menyetujui semua permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada ratusan kepala sekolah itu akan dilakukan verifikasi mendalam satu per satu untuk mengetahui alasan pasti di balik pengunduran diri, apakah semata-mata karena kekhawatiran pemeriksaan atau ada alasan pribadi lain.

Di sisi lain, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak pengamat menilai kejadian ini dapat menurunkan minat guru berprestasi untuk menduduki jabatan kepala sekolah, karena menganggap beban tanggung jawab pengelolaan keuangan saat ini terlalu berat dan rumit, sehingga lebih memilih mengajar saja tanpa harus memegang jabatan struktural. 

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berjanji akan memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan yang lebih jelas, agar ke depannya tidak lagi terjadi kekhawatiran berlebihan seperti ini. (ttp) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Aksi Unjuk Rasa PKL yang Digusur di Makassar

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa damai menolak penggusuran dan rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Aksi ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Veteran Utara, sekitar Pasar Kalimbu, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari, dan di gedung DPRD Kota Makassar.  Staf dari Sekretariat DPRD Makassar, Aris melaporkan, para pedagang itu mendatangi kantor DPRD sambil membentangkan spanduk bertuliskan: “Kami Bukan Penjahat, Hanya Cari Rezeki Halal”, “Jangan Tindas Rakyat Kecil”, dan “Penataan Boleh, Tapi Jangan Matikan Mata Pencaharian”.  "Mereka juga menyampaikan orasi menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil kebijakan." jelas Aris.  Menurut keterangan koordinator Aliansi Pedagang Makassar, Rafli Maulana, ST menjelaskan penggusuran yang dilakukan pemerintah kota Makassar saat ini, dinilai sepihak.  "Kami telah berdagang di lokasi tersebut selama puluh...
Baca selengkapnya

Ibu Ini Minta Ditemani Wartawan, Agar Proses Pencairan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Berjalan Lancar

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Seorang ibu rumah tangga, Andi Fitriah (42 tahun) berencana datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan daerahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia masih berduka atas kepergian suaminya, namun di sisi lain ia harus berjuang mengurus hak yang seharusnya didapatkan untuk keperluan hidup dirinya dan anak-anaknya. Karena khawatir akan adanya kendala atau proses yang berbelit-belit, ia menghubungi pemimpin redaksi "To The Point", untuk meminta pendampingan. Wartawan To The Point, memang sudah lama dikenal bekerja dengan gaya yang lugas dan langsung ke pokok persoalan. Mottonya yang "Berpijak dan Berpihak Kepada Kebenaran",  menjadikan media ini selalu lancar dan mudah dalam menuntaskan beraneka ragam persoalan dan urusan warga.  " Kami sudah terbiasa bertindak cepat dan adil berdasarkan fakta dan kebenaran."ungkap H.Khairil Anas Abu Salam, Sang Pemimpin Redaksi.   Kembali ke persoalan Andi Fitriah, yang suaminya baru mening...
Baca selengkapnya

326 Kepala Sekolah di Sulsel Mundur Massal

Gambar
To The Point, MAKASSAR – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan dikabarkan mengundurkan diri secara massal. Jumlah itu setara sekitar 21% dari total 1.532 sekolah menengah negeri di provinsi ini. Pemicu Utama Pengunduran diri ini muncul setelah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diduga ada penyimpangan, seperti praktik cashback atau potongan dana saat pembelian barang/jasa sekolah. Tahapan - Tahap 1: 128 kepala sekolah diminta mundur - Tahap 2: Bertambah 198 orang, total 326 orang Penjelasan Resmi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin menyatakan ini bagian dari evaluasi kinerja dan integritas, bukan semata-mata pemecatan. Rekomendasi awal BPK sebenarnya meminta pengembalian kerugian negara terlebih dahulu sebelum langkah hukum atau administrasi lanjutan. Dampak Proses ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan kegiatan belajar-mengajar, serta menurunnya minat tenaga pendidik...
Baca selengkapnya