To The Point, MAKASSAR – Wilayah kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, kota Makassar selama ini sering dianggap terpinggirkan dalam akses layanan publik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghapus kesenjangan tersebut. Berbagai program strategis diluncurkan agar warga di pulau-pulau terluar mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di daratan, tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan mahal ke pusat kota .
Salah satu terobosan utama terjadi di bidang administrasi kependudukan. Dinas Dukcapil Makassar kini membuka layanan lengkap langsung di Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Kodingareng.
Kepala dinas Dukcapil Makassar, Muhammad Hatim Salam, S. STP, M.Si mengatakan, dengan dukungan jaringan internet satelit, kini warga di kepulauan dapat membuat KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga perpindahan penduduk tanpa perlu menyeberang ke daratan.
“Dulu warga harus menunggu kapal yang datang ke pulau secara berjadwal, mingguan , kini cukup datang ke kantor kelurahan terdekat,” ujar Kepala Dinas Dukcapil.
Di sektor pendidikan, pemkot Makassar melaksanakan peningkatan kualitas dan sarana sekolah. Pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp2,1 miliar pada awal Juni 2026, meliputi perbaikan bangunan yang terdampak abrasi, penyediaan meja kursi, hingga beasiswa bagi ribuan siswa SD dan SMP. Langkah ini bertujuan memastikan anak-anak pulau memiliki kesempatan belajar yang setara dan tidak tertinggal dari teman-temannya di kota.
Layanan kesehatan juga mendapatkan prioritas utama. Tantangan terbesar selama ini adalah evakuasi pasien darurat yang terhambat cuaca dan keterbatasan transportasi. Untuk mengatasinya, Pemkot Makassar menyiapkan layanan ambulans laut yang siap siaga 24 jam. Selain itu, Puskesmas Pembantu di setiap pulau diperkuat dengan penambahan tenaga medis, obat-obatan pokok, dan peralatan medis dasar, sehingga pengobatan ringan dapat ditangani langsung di tempat .
Konektivitas menjadi kunci pendukung pemerataan ini. Melalui program “Pete-Pete Laut”, pemerintah menghadirkan layanan kapal penumpang berjadwal dan terjangkau yang menghubungkan Makassar dengan Barrang Lompo, Lumu-Lumu, Langkai, dan pulau lainnya. Layanan ini diharapkan memangkas biaya transportasi dan memudahkan mobilitas warga, pelajar, serta tenaga pendidik dan kesehatan.
Tak kalah penting, peningkatan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan umum tenaga surya, perbaikan jalan lingkungan, dan penyediaan air bersih terus dilakukan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa wilayah kepulauan adalah bagian tak terpisahkan dari kota.
“Tidak ada diskriminasi. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama, di mana pun mereka tinggal,” tegasnya.
Berbagai langkah nyata ini perlahan mengubah wajah pelayanan di kepulauan. Warga kini merasa diakui dan didengar. Pemerataan layanan publik bukan hanya soal membangun fasilitas, melainkan upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat persatuan, menjadikan Makassar sebagai kota yang benar-benar hadir untuk seluruh warganya, dari daratan hingga pulau terjauh.(ttp)
Komentar