Haruskah Rakyat Berhenti Patuh dan Menghormat?
 |
| Ujaran tak sopan disambut sorak sorai para penjilat |
Sungguh, semakin hari semakin berat rasanya bagi masyarakat biasa untuk tetap teguh mematuhi aturan. Di saat warga berjuang keras menjaga ketertiban, menahan diri, dan menghormati hukum, dari panggung kekuasaan justru kerap dipertontonkan pemandangan yang sebaliknya. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan, dan menjadi kompas moral bagi rakyatnya, malah sering kali memperlihatkan tindakan yang melanggar norma dan etika. Pemandangan ini menumbuhkan rasa kecewa yang mendalam di hati masyarakat.
Kami, seluruh rakyat, yang tidak memiliki kursi kekuasaan, tidak memiliki ruang untuk bersuara lantang dalam pengambilan keputusan. Namun berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjadi warga negara yang baik.
Kami bangun pagi untuk bekerja dengan jujur. Berbaris dalam antrean dengan tertib. Menelusuri jalan raya dengan ketaatan pada aturan, bukan karena takut dihukum, tapi karena kami percaya bahwa ketertiban adalah fondasi kehidupan bersama. Kami membayar pajak tepat waktu. Kami menghormati tanda peringatan. Kami menahan diri agar tidak merugikan sesama.
Setiap hari seluruh rakyat berusaha menjaga percikan kepercayaan itu tetap menyala, meski angin kesulitan terus menerpa. Meskipun terus dipertontonkan kelakuan para pejabat yang melanggar aturan.
Sehari dua hari, masih terasa wajar. Sekali dua kali masih kami anggap normal. Namun semakin hari, kekecewaan itu kian memuncak, terutama saat ruang publik dicemari oleh ujaran yang tidak pantas. Ketika kata-kata kasar dan merendahkan seperti "Ndasmu" atau "Goblok" meluncur dari lisan mereka yang memegang kuasa, sebuah kerusakan sistematis sedang terjadi.
Ketika bahasa preman diadopsi menjadi bahasa kekuasaan, standar moral dan etika sebuah bangsa sedang diturunkan secara paksa. Hal ini tidak hanya melukai perasaan publik, tetapi juga merusak akal sehat kolektif kita tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berbicara dan berperilaku.
Sementara bersamaan dengan itu, kami rakyat di negeri ini semakin sulit untuk mempertahankan keyakinan dan rasa percaya kepada pemimpin yang membanting moral bangsa sedemikian rendahnya.
Bahkan hati kami bertanya, kepada siapa lagi kami berguru?
Kepada sosok mana lagi kami mencontoh? kepada figur mana lagi kami mencari tauladan?
Karena di saat kami berusaha menahan diri untuk tidak melanggar, berusaha untuk terus berprilaku baik, di tengah kami terus mengajarkan anak-anak kami untuk patuh pada peraturan, taat pada tata tertib, terus berkata baik dan sopan, kita justru melihat mereka yang membuat aturan, ramai-ramai melanggarnya dengan santai. Kami menyaksikan para pemimpin yang seharusnya memberi tauladan mengenai sikap prilaku dan kata-kata yang baik, justru berlomba saling berkata kasar dan berprilaku tidak wajar.
Perjuangan untuk terus taat, terpatahkan oleh mereka yang justru mempelopori ketidaktaatan. Kegigihan untuk terus patuh pada peraturan, yang seharusnya mengikat semua orang, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, ternyata hanya berlaku bagi mereka yang tak memiliki kekuasaan.
Batas yang seharusnya sama bagi semua, ternyata bisa digeser begitu saja oleh mereka yang memegang kendali.
Maka jangan heran, apabila rakyat kemudian berubah fikiran untuk ikut-ikut melanggar, karena jika mereka sendiri tidak menghormati aturan yang mereka buat, mengapa rakyat harus berjuang untuk menghormatinya?
Sebuah pertanyaan yang sebenarnya lampu merah kepada penguasa untuk berhenti sejenak, merenungi kesalahan, dan segera memperbaikinya sebelum terlambat. Sebelum negeri ini benar-benar hancur lebur, karena ulah pemimpin dan rakyatnya yang sudah tidak lagi memiliki tata tertib dan peraturan.
Cahaya dari Masa Lalu: Ketika Raja Juga Taat pada Aturan
Di tengah kegelisahan ini, ada baiknya kita menengok ke belakang, ke masa-masa ketika tanah ini dipimpin oleh leluhur, raja-raja kita yang memahami makna sesungguhnya dari kekuasaan.
Para leluhur kita memahami satu kebenaran yang tampaknya mulai terlupakan hari ini: bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk dilindungi, melainkan amanah untuk ditunaikan. Mereka memahami bahwa kekuasaan bukanlah panggung untuk memamerkan kejayaan pribadi atau kelompok, melainkan sebuah amanah besar untuk mengayomi rakyat.
Dalam sistem kepemimpinan masyarakat Bugis terdahulu, seorang raja bukanlah sumber hukum yang berdiri di atas aturan. Sebaliknya, raja adalah orang pertama yang harus tunduk dan taat pada adat dan hukum yang berlaku.
Dalam falsafah pemerintahan yang diwariskan secara turun-temurun, dikenal prinsip bahwa: "Raja tidak menciptakan adat, tetapi raja memelihara adat yang sudah ada." Artinya, aturan itu ada sebelum raja, dan raja pun berada di bawah aturan adat itu. Bila raja melanggar aturan adat, maka raja juga harus menjalani hukuman.
Di tanah Bugis, misalnya. Seorang raja yang bijaksana selalu menempatkan dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat. Ketika ada peraturan yang harus dipatuhi, raja adalah orang pertama yang menunjukkan kepatuhan itu. Ketika ada larangan, raja adalah orang pertama yang menunjukkannya dengan tindakannya, bukan hanya dengan ucapannya.
Dalam berbagai catatan sejarah Lontara', tercatat bagaimana para raja turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesah rakyat di tempat yang sama dengan rakyat biasa, dan hidup sederhana tanpa kemewahan yang berlebihan. Mereka memahami bahwa kehormatan kekuasaan tidak lahir dari kemegahan istana, melainkan dari kepercayaan yang tumbuh di hati rakyatnya.
Prinsip Lempu na Getteng, yakni kejujuran dan keteguhan di atas kebenaran, itu adalah konsep kehidupan yang diterapkan oleh Raja maupun rakyat biasa. Itu bukan sekadar nasihat untuk rakyat biasa.
Bahkan Lempu na Getteng (kejujuran dan keteguhan atas prinsip kebenaran) adalah syarat utama bagi siapa pun yang ingin memegang tampuk kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang tidak jujur, menurut pandangan adat Bugis, telah kehilangan hak untuk dipatuhi. Dan seorang pemimpin yang tidak konsisten pada kebenaran, tidak pantas meminta orang lain untuk konsisten dan patuh kepadanya.
Ada sebuah pesan leluhur yang berbunyi: "Pemimpin yang baik adalah yang ketika ia berbicara, rakyat merasa didengar; ketika ia memberi perintah, rakyat merasa dilindungi; dan ketika ia berjalan, rakyat merasa diikuti. Perasaan yang muncul di hati rakyat itu, bukan karena terpaksa, melainkan karena dipercaya."
Ajaran Agama Tentang Kewajiban Dua Arah
Islam pun mengajarkan prinsip yang sama persis, melalui syariatnya yang menegaskan dengan sangat jelas bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah hubungan kewajiban yang saling mengikat, bukan ketaatan yang sepihak.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan orang-orang yang memegang perkara di antara kalian." (QS. An-Nisa: 59)
Banyak yang berhenti pada awal ayat ini — memerintahkan untuk taat. Namun lanjutan dari ayat itu justru menegaskan batasannya: jika pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau melanggar hukum Allah, maka ketaatan itu terputus. Ketaatan kepada manusia tidak boleh menggantikan ketaatan kepada Tuhan.
Dan yang lebih penting lagi, Islam meletakkan kewajiban yang jauh lebih berat kepada para pemimpin dibandingkan kepada rakyat biasa. Rasulullah SAW bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memperingatkan dengan sangat tegas:
"Siapa saja yang diberi kekuasaan atas sebagian urusan umatku, lalu ia menutup diri dari mereka, tidak mendengarkan keluhan mereka dan tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka Allah akan menutup pintu rahmat dari dirinya hingga ia memenuhi kebutuhan umat-Nya." (HR. Abu Dawud)
Islam tidak pernah memerintahkan rakyat untuk taat kepada pemimpin yang zalim. Sebaliknya, Islam memerintahkan pemimpin untuk berlaku adil, menjaga amanah, dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Keadilan adalah tiang kekuasaan dalam Islam. Tanpa keadilan, tidak ada dasar untuk meminta ketaatan.
Umar bin Khattab, khalifah yang dikenal paling tegas, pernah berkata: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Pencipta."
Dan ia juga berkata: "Hak kalian atasku adalah aku tidak menahan harta kalian kecuali pada tempatnya, dan aku tidak menempatkan kalian kecuali pada tempatnya. Jika aku melakukan hal itu, maka bantulah aku. Jika aku menyimpang, maka luruskanlah aku."
Inilah hakikat kepemimpinan dalam Islam:
Pemimpin adalah pelayan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan tuan yang harus ditaati secara buta.
Ketaatan Umat kepada Umara', bukanlah cek kosong. Di dalamnya ada janji, bahwa ketaatan hanya berlaku bila keadilan dan kebenaran ditegakkan, maka ketika hukum dilemahkan dari atas, ketidakpatuhan sipil secara moral mulai menemukan pembenarannya. Ketika itu terjadi, maka itu sudah harus menjadi peringatan keras bagi penguasa.
Kembali pada Pertanyaan Kita
Maka kembali kepada kegelisahan hati kita: bagaimana kita bisa terus percaya dan patuh, ketika mereka yang memimpin justru tidak memberi teladan?
Jawabannya ada pada dua hal yang terpisah namun saling berkaitan.
Pertama: Kepatuhan kita bukan berarti persetujuan atas kesalahan mereka. Kita tetap taat pada aturan yang baik, bukan karena mereka layak dipuji, tapi karena kita sendiri ingin hidup dalam ketertiban. Kita tetap jujur bukan karena mereka jujur, tapi karena kejujuran adalah bagian dari jati diri kita.
Kebaikan yang kita lakukan adalah cermin dari siapa kita, bukan cermin dari siapa mereka. Jangan biarkan keteladanan yang buruk menghilangkan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Itulah kemenangan terbesar yang bisa kita raih.
Kedua: Kepercayaan yang retak boleh diungkapkan dengan cara yang terhormat. Kita berhak berharap kepada para pemimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kita berhak menegur dengan bijaksana. Kita berhak menuntut agar aturan ditegakkan secara adil. Karena ketika kita diam saja melihat ketidakadilan, kita secara tidak langsung ikut membiarkannya terjadi.
Namun teguran itu tidak perlu disertai dengan kebencian, cukup dengan kejelasan, ketegasan, dan kesabaran. Seperti yang diajarkan leluhur kita:
Sampaikan kebenaran, meskipun pahit didengar, dan sampaikanlah dengan cara yang paling baik.
Penutup
Suatu saat nanti, jabatan akan lepas dari pundak siapa pun yang memegangnya. Kekuasaan akan berpindah. Nama bisa dilupakan. Tapi yang tidak akan pernah hilang adalah jejak kebaikan yang kita tinggalkan, dan juga jejak keburukan yang kita pilih untuk tidak ikut kita lakukan.
Mari kita jaga kebaikan itu tetap ada di dalam diri kita, meskipun di luar sana kebaikan semakin sulit ditemukan. Karena pada akhirnya, bukan pemimpin yang menentukan kualitas kemanusiaan kita, melainkan diri kita sendiri.
Tetaplah menjadi orang yang baik, bahkan ketika orang lain tidak layak menerima kebaikan itu. Karena kebaikanmu bukan untuk mereka. Kebaikanmu adalah warisan yang kau tinggalkan untuk dunia ini.
Tetaplah untuk saling menghargai dan berpegang teguh pada prinsip dan falsafah Sipakatau Sipakalebbi, memanusiakan manusia dan saling memuliakan. Karena sesungguhnya, memanusiakan manusia ini bukan berarti rakyat harus tunduk pasrah. Menegur pemimpin yang salah dengan cara yang tepat juga merupakan bentuk tertinggi dari Sipakatau (saling memanusiakan), karena kita sedang menyelamatkan pemimpin tersebut dari kehancuran moralnya.
Falsafah ini sekaligus pengingat bahwa rasa hormat harus dimulai dari mereka yang memimpin, tetapi bila mereka tidak mampu memulai, biarlah kita sebagai rakyat yang terus menerapkannya dalam kehidupan. Jangan biarkan rasa saling menghormati itu hilang dari jiwa kita, hanya lantaran pemimpin kita tidak lagi memilikinya.
"Biarlah mereka yang di atas lupa cara memberi contoh. Tugas kita yang di bawah adalah tidak pernah lupa cara menjadi manusia yang baik."
Semoga artikel ini menjadi penenang sekaligus pengingat bagi banyak hati. Semoga Allah segera mengangkat pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengerti makna amanah, dan semoga kita semua senantiasa dijaga di jalan kebaikan, apa pun yang terjadi di sekitar kita. Wassalam.
Komentar