Kemiskinan Sebagai Komoditas: Ketika Janji Manis Menjadi Angin Sorga yang Memabukkan

Penulis: Gempita Prahara

 

Anak-anak Miskin Dipelihara Negara

Di tengah hamparan kekayaan alam yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, termasuk di tanah Sulawesi Selatan yang subur dan berlimpah potensi, masih terlihat jelas bayang-bayang kemiskinan yang memeluk jutaan rakyat. Fenomena ini bukan sekadar ketertinggalan atau nasib buruk semata, melainkan sebuah realita yang menyedihkan: kemiskinan kerap kali sengaja dipelihara, dirawat, dan bahkan dijadikan sebagai barang dagangan paling berharga dalam panggung politik negeri ini. 

Kemiskinan berubah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya

Kemiskinan telah menjadi bahan baku utama untuk merangkai janji-janji manis yang membuai harapan kaum jelata, namun pada akhirnya hanya menyisakan kekecewaan yang mendalam.

 

Setiap kali musim kampanye tiba, kemiskinan seketika menjadi sorotan utama. Para calon pemimpin berbondong-bondong turun ke jalan, menyambangi kampung-kampung kumuh, menyentuh tangan-tangan kasar pekerja harian, dan memandang mata-mata yang penuh harap. Mereka berjanji akan mengentaskan kemiskinan seketika, membuka lapangan kerja yang melimpah, menjadikan harga kebutuhan pokok terjangkau, serta memastikan setiap anak bangsa bisa bersekolah dan berobat tanpa hambatan. Kata-kata yang diucapkan begitu merdu, seperti angin sorga yang sejuk membelai hati yang sedang lelah dan menderita. Kaum miskin pun terbuai, seakan dunia akan berubah seketika menjadi surga yang penuh kemakmuran jika sosok ini yang terpilih.

 

Namun, di balik janji-janji indah itu tersimpan niat yang kelam. Banyak dari para elit politik itu sesungguhnya tidak menginginkan kemiskinan di negeri ini benar-benar hilang. 

Mereka sadar betul: jika kemiskinan musnah, maka musnahlah pula alasan utama bagi mereka untuk berjanji

Bila kemiskinan hilang, maka tidak ada lagi alasan untuk turun ke kampung terpencil demi menebar harapan, tidak ada lagi bahan orasi yang menyentuh hati, dan tidak ada lagi simpati serta suara rakyat yang bisa dipanen. Kemiskinan bagi mereka adalah "sumber daya" yang tak boleh habis, sebuah kartu as yang bisa dimainkan kapan saja untuk mempertahankan kekuasaan atau merebutnya kembali.

 

Ketika masa kampanye usai dan kursi kekuasaan telah dikuasai, angin sorga itu perlahan berhenti berhembus. Janji-janji yang dulu diucapkan dengan lantang kini perlahan dilupakan, terselip di antara tumpukan kesibukan lain yang ternyata lebih menguntungkan bagi kalangan elit. Kesibukan mengembalikan modal kampanye, kesibukan menumpuk cadangan anggaran untuk biaya kampanye periode berikutnya, sementara kaum miskin pun kembali ditinggalkan dalam kesunyian, terlupakan,terabaikan dan harus gigit jari menelan kekecewaan saat melihat kondisi hidup mereka tak berubah sedikitpun. 

Kaum jelata itu kembali menunggu dalam diam, menahan lapar dan harapan, hingga tiba lagi musim obral janji pada pemilihan selanjutnya. Siklus ini berputar berulang kali, seolah tak ada ujungnya. 

Kesenjangan antara yang punya dan yang tak punya semakin melebar

 

Padahal sejatinya, tidaklah sulit untuk membuat rakyat di negeri ini hidup sejahtera. Tanah Air ini telah dikaruniai sumber daya alam yang melimpah ruah, tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan, lautan yang kaya ikan dan kekayaan bawah laut, tambang yang berharga, serta kekayaan budaya dan sejarah yang bisa dikelola menjadi daya tarik wisata. Jika potensi ini dikelola dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang, maka kemakmuran bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak perlu lagi rakyat harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

 

Sayangnya, kesadaran ini seolah tak pernah sampai ke hati para pengambil kebijakan. Alih-alih memberdayakan potensi lokal, seringkali kebijakan yang diambil justru merugikan rakyat kecil demi kepentingan pihak luar atau kelompok tertentu. Lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri atau perumahan mewah, akses ke sumber daya alam dikunci oleh izin-izin yang menguntungkan investor besar, sementara rakyat asli hanya menjadi penonton yang tak berdaya. 

Kemiskinan pun terus dipelihara, karena rakyat yang lemah dan tergantung bantuan cenderung lebih mudah diatur dan dipengaruhi.

 

Siklus memelihara kemiskinan sebagai komoditas politik ini harus segera diputus. Rakyat harus mulai sadar bahwa kemiskinan bukan takdir yang tak bisa diubah, dan jangan lagi mudah terbuai oleh janji-janji manis yang tak pernah dibuktikan. 

Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara

Kemiskinan sebagai Barang Dagangan Politik
Kita mengimpikan pemimpin yang berani dan tulus mengubah nasib bangsa dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran semua orang. 

Selama kemiskinan masih dijadikan alat politik, selama itu pula kita akan berjalan di tempat, terjebak dalam harapan palsu yang tak pernah menjadi kenyataan.(ttp)

Baca ki Juga, 

Haruskah Penertiban PKL Selalu Disertai Penyitaan Barang?