Penulis: Khairil Anas 
To The Point, MAKASSAR - Niat mulia menjaga kebersihan dan memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang sedang digagas pemerintah Kota Makassar saat ini sedang berhadapan langsung dengan realitas pahit ribuan nyawa yang menggantungkan hidup dari tumpukan sampah.
Kebijakan baru Walikota Makassar mewajibkan pemilahan sampah dilakukan langsung di sumbernya, yakni di rumah tangga, dan hanya memperbolehkan sampah jenis residu yang masuk ke TPA, justru memicu gelombang penolakan yang tak terduga dari kelompok yang selama ini paling dekat dengan urusan sampah, yakni para pemulung.
Mereka tidak hanya menolak, namun mengancam akan menutup akses jalan masuk ke TPA Antang jika kebijakan ini tetap diberlakukan tanpa solusi yang adil.
Kebijakan Pemilahan Sampah Makassar dan Jerat Mata Pencaharian Para Pemulung
Bagi mereka, aturan ini bukan sekadar soal tata cara buang sampah, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup keluarga mereka.
Awal Mula Lahirnya Kebijakan, Demi Masa Depan Kota
Kebijakan pemilahan sampah rumah tangga ini dikeluarkan dengan alasan yang sangat mendesak. TPA Antang yang selama puluhan tahun menjadi satu-satunya tujuan akhir sampah warga Makassar kini kapasitasnya semakin menipis dan mendekati batas kemampuan tampungnya. Jika tidak segera dibatasi, maka dalam waktu singkat kota ini akan bingung membuang sampah ke mana.
Secara aturan baru, setiap rumah tangga, kantor, dan pasar wajib memisahkan sampah menjadi tiga kelompok:
1. Sampah Organik: Sisa makanan, daun, ranting, dan bahan yang mudah membusuk.
2. Sampah Daur Ulang: Plastik, kertas, kaca, logam, dan barang yang masih bernilai guna.
3. Sampah Residu: Sisa yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan atau diolah kembali.
Hanya sampah residu itulah yang berhak diangkut ke TPA Antang. Sisanya harus diolah di sumber atau diserahkan ke pengelola daur ulang resmi. Secara teknis dan lingkungan, ini adalah langkah maju yang sangat tepat dan patut didukung. Namun, perencanaannya seolah lupa melihat siapa yang selama ini menjadi "tangan kanan" pengurangan sampah di kota ini.
Ancaman di Balik Tumpukan Sampah
Selama puluhan tahun, sebelum ada aturan pemilahan resmi, para pemulunglah yang sebenarnya melakukan pemisahan sampah. Setiap hari ratusan orang berdatangan ke TPA Antang, berjalan di atas tumpukan sampah, mencari botol plastik, kaleng besi, kertas, atau barang bekas yang masih bisa dijual. Hasil penjualannya itulah yang menjadi nasi bagi anak-anak mereka, biaya sekolah, dan obat-obatan.
Kini, dengan pemilahan yang dilakukan sejak di rumah warga, barang-barang berharga itu sudah diambil duluan di sumber. Yang tersisa di truk pengangkut hanyalah sampah yang tidak bernilai lagi. Artinya, sumber nafkah mereka telah diputus sebelum sampai ke TPA.
"Kami tidak menolak kota ini bersih. Kami juga ingin anak kami tinggal di lingkungan yang sehat. Tapi kebijakan ini seolah berkata: 'Kota harus bersih, biar perut kalian yang lapar'. Kalau sampah yang berharga sudah diambil di rumah warga, lalu apa yang kami cari di sini? Apa yang akan kami jual? Kami akan menutup akses TPA ini sampai ada yang mau duduk bersama kami dan mendengarkan nasib kami," ujar salah satu perwakilan pemulung yang turun dalam aksi penolakan tersebut.
Pertanyaan yang Terlupakan
Persoalan ini mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa kebijakan yang baik tidak boleh menyisakan korban. Sayangnya, dalam penyusunan aturan ini, sepertinya suara para pemulung tidak pernah didengar sejak awal. Mungkin ada pelibatan perwakilan mereka dalam rapat perencanaan, mungkin juga sudah ada sosialisasi yang menjelaskan mengapa kebijakan ini ditempuh, tetapi yang belum ada, adalah jaminan tentang pekerjaan pengganti untuk mereka.
Seringkali pemerintah melihat sampah hanya dari sisi teknis, lingkungan, dan biaya. Padahal di balik setiap tumpukan sampah, ada ekonomi rakyat yang berjalan. Para pemulung sebenarnya adalah mitra pengelolaan sampah yang paling nyata, namun seringkali dianggap sebagai masalah yang harus ikut disingkirkan.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah kita harus membersihkan kota dengan cara membiarkan sekelompok warganya kelaparan? Apakah kemajuan harus menginjak mereka yang selama ini bekerja keras tanpa lelah di tempat yang paling kotor itu?
Catatan Redaksi To The Point
Kita sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar menjaga kelestarian lingkungan dan memperpanjang usia TPA Antang, itu program yang wajib didukung.
Pemilahan sampah adalah jalan satu-satunya yang benar. Namun, jalan itu tidak boleh dipenuhi air mata dan ketakutan ribuan keluarga.
Pemerintah Kota harus mengajak semua pihak untuk duduk bersama secepatnya. Jangan biarkan kebaikan ini berubah menjadi kekacauan. Ada banyak jalan keluar yang bisa diambil, antara lain:
- Melibatkan para pemulung sebagai tenaga pemilah resmi yang digaji, bukan lagi mengandalkan apa yang mereka temukan secara cuma-cuma.
- Memberikan akses langsung kepada mereka untuk mengambil sampah daur ulang dari sumber sebelum diangkut ke TPA.
- Memberikan pelatihan dan bantuan modal untuk mengubah mereka menjadi pengusaha daur ulang atau pengolah sampah organik.
Kebersihan kota dan martabat manusia harus berjalan beriringan. Makassar yang maju adalah kota yang mampu menjaga lingkungan sekaligus mengayomi anak-anak bangsanya, termasuk mereka yang bekerja di lapisan paling bawah.
Redaksi To The Point akan terus memantau perkembangan perundingan ini, demi keadilan bagi bumi Makassar dan seluruh warganya.
Catatan To The Point : Sebenarnya, di balik setiap tumpukan sampah, ada ekonomi rakyat yang berjalan, dan begitulah rakyat miskin kota bertahan hidup. Bagi Anda yang tertarik mendalami realitas sosial dan bagaimana kaum miskin kota berjuang bertahan hidup di tengah modernisasi, buku sosiologi dan literatur sosial ini sangat membuka mata: 
Buku Sosiologi/Sastra Sosial, Memahami Realitas Sosial Melalui Karya Sastra
📌 Keterangan : Tautan di atas adalah tautan afiliasi. Pembelian melalui tautan ini memberikan komisi kecil bagi saya tanpa biaya tambahan bagi Anda — terima kasih atas dukungan Anda!
Baca ki Juga,
Komentar