Penulis: Khairil Anas
Kisah Abang Cilok Makassar yang Tersingkir oleh Kebijakan Negara
Pekarangan sekolah dasar di sudut Kota Makassar yang biasanya riuh dengan teriakan anak-anak mengantre jajan, kini terasa ada yang hilang. Suasana sepi dan lengang.
Abang Cilok, penjual gorengan, dan pedagang keliling yang saban hari setia berdiri di balik pagar pembatas sekolah, mulai jarang terlihat. Gerobak mereka pun tak lagi nampak, bukan karena anak-anak bosan dengan jajanan kaki lima, melainkan karena program makro dari pusat bernama MBG, perlahan telah menggusur lahan rezeki mereka.
Makanan Bergizi Gratis dari Negara, itu sesungguhnya sebuah kebijakan dengan tujuan mulia, yang terlihat sangat di atas kertas, namun menyisakan tangis pilu bagi para pelaku ekonomi kecil di lapangan.
Penurunan Omzet Capai 70 Persen
Ketika Negara telah mengambil alih pemenuhan kebutuhan makan siang siswa secara terpusat melalui institusi, maka saat itu pola konsumsi anak-anak sekolah berubah drastis hanya dalam semalam. Mereka tak lagi keluar pagar membawa selembar uang ribuan untuk jajan.
Dan kita menyaksikan, di balik klaim kesuksesan pemenuhan gizi oleh pemerintah itu, muncul berbagai hasil riset lapangan, yang memuat laporan publikasi ekonomi, yang menunjukkan penurunan pendapatan harian para pedagang kecil dan kantin sekolah.
Penurunan pendapata mereka berkisar antara 30 hingga 50 persen, bahkan pada beberapa kasus ekstrem mencapai lebih dari 70 persen.
Sejumlah Abang Cilok mengakui, kerugian mereka tidak hanya berupa hilangnya pemasukan, tetapi juga memicu kerugian modal akibat banyaknya bahan baku makanan harian yang tidak terjual lalu membusuk.
Kebijakan yang mulia di hati pemerintah, dan indah di atas kertas ini, alpa melihat bahwa ada ekosistem ekonomi mikro di sekitar sekolah, yang hidup dari uang jajan anak-anak itu.
Maka, kita dapat berkesimpulan, bahwa regulasi yang tidak melibatkan PKL dan warung lokal, sebagai mata rantai pasok resmi dari proyek MBG itu, hanya akan membuat uang negara berputar di kalangan segelintir vendor besar. Sementara ekonomi wong cilik dipaksa untuk mati perlahan di pinggir jalan.
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula.
Jeritan para pedagang kecil itu, makin keras, tatkala penderitaan masyarakat bawah makin acak-acakan oleh turunnya lagi, sebuah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sebuah tangga besi bernama DESIL.
Desil, adalah sebuah kebijakan pemerintah yang mengelompokkan nasib manusia ke dalam kotak-kotak administratif statistik, mulai dari Desil 1 (kelompok paling miskin) hingga Desil 10 (kelompok paling mapan).
Persoalannya adalah, pengelompokan ini, mengacu pada sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menghasilkan data yang carut-marut akut.
Akibatnya, kita menyaksikan publik gelisah, masyarakat resah, dan pengamat sosialpun angkat bicara, mempertanyakan dasar pengelompokan masyarakat itu. Lantaran banyak warga yang tergolong miskin ekstrem yang tiba-tiba melonjak secara anomali ke Desil 6-10, dengan kategori mampu.
Kita ambil contoh, sekelompok pemulung di Bontoramba, Tamalanrea yang hidup menumpang membangun gubuk-gubuk kardus di lahan-lahan kosong yang bukan milik mereka. Hidup dengan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual, tiba-tiba kaget karena tercatat ke dalam Desil 7, atau kelompok masyarakat kaya.
"Saya juga tidak tau, kenapa tiba-tiba semua bantuanku diberhentikan." keluh Amir, salah seorang dari kelompok pemulung.
Dampaknya memang sangat fatal, dalam hitungan detik sistem otomatis mencoret hak mereka dari penerima bansos PKH, sembako (BPNT), jaminan kesehatan PBI-JK, hingga bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka, seperti KIP Kuliah.
Strategi dan Sistem Pemetaan yang Gagal Total, Bidikan Salah Sasaran
Ironi terbesar dari kebijakan ini, ketika warga yang ekonominya sudah stabil justru tetap aman bertengger di Desil 1-4 dan asyik menikmati subsidi negara. Sungguh ini bukan persoalan sepele, yang boleh dibiarkan tetap berjalan. Ini adalah kesalahan besar.
Ini adalah ketidakakuratan data yang sekaligus menunjukkan dengan jelas kepada kita, tentang kegagalan negara dalam memetakan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Seharusnya, pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki sistem, yang sepertinya belum autopilot itu. Tangani dan perbaiki segera!
Itu yang semua orang inginkan.
Tetapi yang kita saksikan, justru masyarakat lagi yang direpotkan untuk datang melapor dan membuktikan dirinya, menunjukkan bukti ketidakberdayaannya di hadapan birokrasi, agar dikembalikan kepada kelompok Desil yang sebenarnya. Oooh, Subhanallah.
Memang, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos telah menyediakan fitur "Usul-Sanggah" melalui aplikasi Cek Bansos atau operator SIKS-NG di tingkat kelurahan. Namun di lapangan, mekanisme ini tidak cukup baik dalam menyelesaikan masalah, justru memicu gelombang protes dari warga. Proses pemutakhiran data di kelurahan yang hanya dibuka secara berkala setiap tanggal 1 sampai 10 tiap bulannya berjalan sangat lambat, sementara dapur warga miskin tidak bisa menunggu proses sinkronisasi server untuk tetap mengepul.
Sungguh, jauh dari Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan dan ketidakmampuan, kini tidak lagi diukur dari kosongnya piring di atas meja, bukan lagi dilihat dari tidak layaknya sandang, pangan dan papan. Tetapi ditentukan oleh angka-angka membeku di dalam server kementerian... Oh ya Tuhan.
Kepala Negara, Tak Boleh Membuta dan Menuli
Pemerintah harus melihat efek samping dari kebijakan yang mereka keluarkan. Menata gizi anak bangsa tidak boleh dilakukan dengan cara menggusur mangkuk nafkah Abang Cilok dan warung kecil sekitar sekolah, termasuk kantin sekolah.
Memperbaiki distribusi bantuan pemerintah, juga tidak boleh bersandar pada angka-angka kaku serta data digital desil yang buta terhadap realitas sosial.
Jika kebijakan publik terus-terusan dirancang di dalam ruangan ber-AC tanpa pernah merasakan teriknya matahari persawahan atau debu jalanan, maka jargon "keberpihakan pada rakyat" tak lebih dari sekadar komoditas politik yang kehilangan idealisme utamanya.
Pemerintah memang harus turun langsung melihat kondisi masyarakatnya, barulah dapat menentukan dengan baik di kelompok mana mereka pantas berada. Atau mengapa tidak melibatkan unsur pemerintah terbawah, RT dan RW yang mengetahui persis kondisi warganya. Mengapa?
Semoga pertanyaan ini segera terjawab, melalui tindakan nyata pemerintah, agar masyarakat tidak terus-menerus disuguhi kenyataan yang serba sulit, pahit dan getir
Tulisan ini lahir dari pengamatan langsung di tengah masyarakat. Melihat kondisi mereka, mendengar keluh kesahnya dan ikut merasakan pahitnya kehidupan mereka.
Bagi pembaca To The Point yang budiman, yang juga sering turun ke lapangan, tetaplah jaga kesehatan, terutama di musim kering yang panjang ini. Debu dan udara yang kotor dapat mengganggu kesehatan Anda.
Sebagai jurnalis warga dan anggota masyarakat yang terus bergerak secara mobile di tengah musim kemarau yang ekstrem ini, saya merekomendasikan produk kesehatan, guna menunjang aktivitas harian Anda agar tetap fit dalam mengawal kebenaran.
Berikut beberapa rekomendasi produk kesehatan dan perlindungan pernapasan yang bisa Anda dapatkan langsung di toko resmi mitra kami:
- Minuman Hangat Tradisional Khas, Manfaatkan khasiat jahe hangat untuk melegakan tenggorokan gatal, tersedia di toko terpercaya, seperti Produk Sarabba instan bubuk orisinal di Shopee , dan juga opsi paket hemat, Bubuk Sarabba instan di Blibli atau Ekstrak Jahe Mix di Lazada.
- Perlindungan Masker Medis 3-Ply Antibakteri: Lindungi saluran pernapasan Anda dari partikel mikro dan debu kering jalanan dengan masker medis standar rumah sakit isi 50 pcs yang bisa dipesan praktis lewat lapak lokal di Tokopedia.
Salama' ki Topada Salama'
Komentar